Sekilas tentang Senkom Mitra Polri

Senkom Mitra Polri dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU no 2 tahun 2002 tentang Pamswakarsa. Maka pada tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta dibentuklah Senkom Mitra Polri sebagai wadah kelompok sadar kamtibmas oleh anggota mitra kamtibmas Mabes Polri.

Ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kapolri nopol: ST/526/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang perintah kepada para Kapolda untuk membina Senkom untuk menjadi mitra Polri sehingga diharapkan dapat berperan serta sebagai anggota Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang berdampak dapat menjadi sumber gangguan kamtibmas di lingkungan komunitasnya

Sebagai barometer stabilitas politik, pertahanan dan keamanan. Perkembangan kebijakan dan strategi pimpinan Polri tentang Polmas ( Perpolisian masyarakat ) sebagai tindak lanjut dari SKEP KAPOLRI No. Pol.: SKEP / 737 X / 2005. Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong / termotivasi bekerja sama dengan kepolisian dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan kamtibmas ( keamanan dan ketertiban masyarakat ) Sejalan dengan program Polmas, Senkom Mitra Polri adalah wujud dari program multiguna sebagai masyarakat sadar kamtibmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas serta mewujudkan partisipasi akan pentingnya arti sinergi antara masyarakat dan aparat. Senkom Mitra Polri senantiasa mengemban tugas yang seimbang sesuai pengabdian kami kepada masyarakat. Kerja sama yang telah terjalin baik dengan berbagai mitra, lembaga pemerintah, lembaga swasta, BUMN, polri dan Lembaga swadaya Masyarakat lainnya dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra atas kepercayaannya sehingga kerja sama ini bisa berkelanjutan dan membuahkan hasil yang aman, dihuni nyaman.

Senkom Mitra Polri adalah salah satu organisasi masyarakat sadar kamtibmas yang didirikan oleh anggota Mitra Kamtibmas Mabes Polri, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta. Organisasi masyarakat ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan bersifat nasional.

Latar Belakang Senkom Mitra Polri

Latar Belakang

Pasca menghasilkan tahun 1998 yang menghasilkan keruntuhan kemapuan sistem pemerintahan Republik Indonesia, terjadi berbagai perebutan pengaruh yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, sebagian pemuda cinta tanah air direkrut dalam program Pam Swakarsa menghadapi pemilu 1999 dan sidang istimewa. 

Setelah itu, Pam Swakarsa dilebur, yang memenuhi syarat direkrut jadi Satpol PP. Sementara yang sudah bekerja atau mandiri diantaranya tergabung dalam OKP seperti GM Trikora, KNPI, Forum Pemuda Peduli Ukhuwah (FPPU) dan sebagainya.

Di tengah berbagai kekacauan dan pergulatan konflik di masyarakat bernuansa SARA, GM Trikora, KNPI dan sejumlah organisasi lainnya terlibat dalam upaya pencegahan hingga penanganan konflik. Hingga kemudian karena banyaknya para pemuda ini dilibatkan dalam pengamanan konflik sosial bernuangsa SARA, dikajilah berbagai upaya pemberdayaan pemuda. 

Hal ini berjalan hingga 8 Januari tahun 2002 ketika disahkannya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Saat itu Kepolisian melihat bahwa para pemuda ini sebagai potensi karena dengan kelompok yang cukup kuat namun malah membantu kamtibmas, bukannya menjadi preman seperti kebanyakan kelompok kepemudaan saat itu.

Para tokoh pemuda antara lain :

HM Sirot, Idrus Marham (KNPI)

Arif Nurokhim, Nur Tri Joko, Untung Maulana (GM Trikora)

Hadi Purba (FPPU)

Dwi Cahyono (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam),

Hasan Hamzah (HMII)

Guntur Aritonang (Mapancas)

Mufti Izy (GP Ansor)

Rudy Lumampow (Pemuda Gorontalo)

Abdullah Mappalessy (Ambon)

Mengadakan pelatihan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas tingkat nasional regional Jawa yang berisi tentang Kesadaran Hukum dan Kamtibmas yang diikuti berbagai unsur pemuda seperti GM Trikora, KNPI, FPPU, PP dll kembali dilakukan pada Bulam Desember 2002, yang pelaksanaannya ditutup oleh Drs. Brigjen Darwan Siregar, M.Sc selaku Kabiro Bimmas Deops Polri.

Seminar-seminar dan diskusi tahun 2003 terkait penguatan peran pemuda pasca disetujuinya UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian serta terlibat dalam pengamanan- pengamanan kegiatan masyarakat. 

Acara diskusi Refleksi Tahun Baru tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta dari para alumni Pelatihan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas, mengusulkan perlunya suatu ikatan diantara para alumni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Pam Swakarsa yang dibina oleh institusi Polri sebagai amanat UU No. 2 tahun 2002. Dari diskusi ini mengusulkan nama “Ikatan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas” sebagai wadah bagi para alumni pelatihan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas yang telah dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) seperti GM Trikora, FPPU, PPM, KNPI, dll bersama Polri.

Ikatan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas yang berada di Jakarta Bersama Beberapa Pejabat Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Pembina OKP dan Tokoh Pemuda antara lain:

Komjen Pol Nurfaizi (Kepala Pelaksana Harian BNN)

Sejumlah petinggi Polri seperti Brigjen Pol Tukiman, Brigjen Pol Edy Mulyadi dkk.

Tokoh masyarakat ada H. Suarno, dkk

Marthen Kafiar (Tetua Kepala Adat Papua dan Pembina GM Trikora).

Mayjen TNI Pur. Amir Syarifudin (Wakil Ketua Dewan Pembina/Mantan Kapuspen TNI AD (1996-1997)

Pada tanggal 10 November 2004 Mengadakan Pelatihan Kamtibmas dengan Polda Metro Jaya, dalam kesempatan tersebut para tokoh dan Ikatan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas menyarankan Nama “Sentra Komunikasi” dan Kombes Pol. Susno Hadiwinoto selaku Karo Binmas Polda Metro Jaya dilengkapi dengan nama “Sentra Komunikasi Mitra Polri”

Pada tangga 10 November 2004 bertepatan Hari Pahlawan, Ikatan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas Mabes Polri Melebur Menjadi “Sentra komunikasi (SENKOM) Mitra Polri”.

Kemudian Pada Tahun 2005 Nama Yayasan Senkom Mitra Polri didaftarkan ke Notaris dan terbitlah akta notaris Akte Notaris Ardi Iriansyah, SH Tentang Akta Pendirian ORMAS Senkom Mitra Polri No. 10 tanggal 21 April 2005.

Sebagai Mitra Polri, Senkom selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada aparat berwajib baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun TNI/Polri terhadap adanya gangguan kamtibmas, stabilitas Nasional, dan bencana alam yang dijumpai di manapun anggota Senkom berada.

1. Pemantauan: melakukan pemantauan cuaca, lalu lintas, laporan situasi Kamtibmas, informasi yang menonjol atau informasi yang penting melalui radio pemancar ulang ( HT )

2. Kerja sama dengan lembaga atau instansi: melakukan kerja sama pelatihan dan sosialisasi yang disediakan lembaga atau instansi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) dalam rangka menumbuhkan motivasi keamanan mandiri serta memacu terciptanya kamtibmas.

3. Kegiatan sosial masyarakat: antara lain melakukan pelayanan secara langsung dalam penanganan bencana dan kecelakaan, pengamanan pertunjukan dan demonstrasi, serta bantuan komunikasi dan informasi